MENADAH SISTEM HIPOKRIT

Posted: Juni 24, 2012 in Ke-HMI-an, Kemahasiswaan
Tag:, , , , ,

ANTITESIS LIBERALISASI PIKIR DAN SIKAP DI HMI;

Upaya Substitutif Memurnikan Gerakan HMI

KARBALA, salah satu sudut wilayah di tepi Eufrat yang indah akhirnya berdarah-darah. Ketika itu, dengan kekuatan yang tidak berimbang, Husain bin Ali bin Abu Thalib wafat mengenaskan di tangan pasukan kiriman Yazid bin Muawiyah, khalifah kaum Muslimin yang juga putra dari sahabat Rasulullah, Muawiyah. Meski dengan dalih separatisme, Yazid tetaplah sosok yang selalu dianggap bersalah bagi kalangan Syiah. Sebab, bukan tanpa alasan ketika Husain memutuskan untuk berseberangan pandang dengan kekhalifahan Islam. Bahkan, sang kakak, Hasan bin Abu Thalib pun hanya mampu untuk memilih diam ketika ternyata dukungan publik pada Yazid jauh lebih besar. Dan Hasan tak mampu berbuat banyak hingga ia wafat.

Menurut Husain, Yazid tidak layak menjadi pemimpin lantaran perilakunya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Konon, ia suka mabuk-mabukan dan berperilaku tidak pantas. Menyusul perseteruan kalangan pendukung Ali bin Abu Thalib versus Muawiyah yang belum menemukan jalan tengah, perilaku Yazid yang tidak layak dijadikan teladan tersebut keruan saja memancing Husain untuk menggalang perlawanan terhadap kekhilafahan yang dipimpinnya. Meski kepala Husain harus diarak keliling kota sebagai peringatan bagi masyarakat, spirit perlawanannya terhadap pemimpin yang zalim adalah inspirasi besar bagi kalangan penerus-penerusnya. Hasilnya, semua pun tahu, kalau akhirnya, hingga kini, Syiah dan Sunni sangat sulit untuk didudukkan bersama. Terakhir, Irak adalah representasi konflik turunan Karbala yang entah kapan usainya. Islam yang satu, hanya betah di diktat-diktat museum Eropa, tanpa mampu menggerahkan generasi muda Muslim untuk bangkit dari keterpurukan.

 ***

AKAN sangat sulit ketika peristiwa di atas harus berujung pada penentuan siapa yang salah. Semisal, pembunuhan yang tidak seimbang itu ditiadakan, soliditas kaum Muslimin akan terancam. Husain harus berhadapan dengan sistem yang keburu ada sebelum semua ini ada. Proses pemahaman yang tidak ditunjang dengan pendekatan persuasif malahan akan menjejali kalangan kekhilafahan pada prasangka-prasangka buruk pasca konflik Ali-Muawiyah. Simpelnya, kekhalifahan Islam harus tetap dipertahankan, apa pun alasannya. Sedangkan konflik-konflik seputar pemerintahan juga harus segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, andai perlawanan Husain yang dinafikan, kekhilafahan hanya akan berisi orang-orang yang peduli pada kekuatan formal kekuasaan, ketimbang mempertahankan tradisi-tradisi Islam warisan Rasulullah Saw. Sama halnya bila tragedi Karbala lantas dihapus dari sejarah hanya karena ia telah berlalu. Artinya, apa pun itu, ia tetaplah bagian dari sejarah yang tak akan lekang dimakan waktu. Ia perlu dipelajari oleh semua generasi muda Muslim untuk merunut konsolidasi sistem dan figur. Ya, menyatukan antara komunitas yang baik berikut orang-orang yang baik pula.

Setidaknya, untuk mendiagnosis independensi gerakan HMI saat ini, figur-figur seperti Husain dan Yazid perlu dikemukakan. Beberapa kalangan di HMI sangat menyukai pola-pola kekuasaan dengan melakukan klaim-klaim massa terhadap stake holder negara. Sudah berapa banyak kader HMI yang justru mendukung pemerintah zalim lantaran silaunya mereka pada uang dan kekuasaan. Orde Baru adalah produk riil kultur buruk HMI yang ternyata mampu menggurita di semua ranah. Kader-kader HMI yang bertebaran di persada Indonesia ini turut bertanggung jawab pada kebobrokan negara pasca turunnya Orde Baru dari kekuasaan.

Kalau pun harus digugat, ini menyisakan persoalan serius. Sebab, sebagai organisasi perkaderan, HMI sangat membutuhkan legitimasi struktur, bagaimanapun kondisinya. Contohnya, dua periode kepengurusan PB HMI yang pecah kemarin menjadi hal yang patut untuk diketengahkan. Akhirnya, meski borok-borok HMI seputar perilaku kader-kadernya yang tidak pantas telah menggejala masif, perkaderan tetaplah prioritas untuk mempertahankan kualitas generasi penerus di masa yang akan datang.

 Liberalisasi

HMI dituntut untuk mengembangkan ‘kepemimpinan kuantitatif’ serta berjiwa independen (Tafsir Independensi HMI). Wajar saja, untuk memimpin bangsa yang multikarakter ini, pola pikir komprehensif sangat diperlukan. Karena, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang sulit didamaikan, ketahanan komunikasi dengan pola pikir terbuka adalah keharusan. Orang-orang yang mampu mendengar, menelaah, dan mengambil sikap dalam berbagai kondisi, pun pada semua kelompok, akan mampu menjaga keutuhan bangsa ini.

Tentunya, untuk mencapai cara pandang moderat ini, harus ditempuh dengan beberapa pola. Selain mengakui perbedaan dan mentradisikan keterbukaan pikir, HMI mensyaratkan liberalisasi pikir sebagai syarat penting menuju kritisme sosial dan membongkar ketaklidan umat. Sebab, pola ini dirasa efektif untuk mendekonstruksi semua nilai yang selama ini diyakini benar. Targetnya, pada akhirnya, kader HMI diharapkan menjadi yakin dan percaya pada apa yang pernah dipikir dan rasakan, bahkan dengan klinis reason d’tre-nya. Ya, epistemologis dan argumentatif.

Payahnya, liberalisasi sering dijadikan tujuan, bukan pola menuju keyakinan. Banyak kader HMI yang memilih untuk mempertahankan apa yang ia yakini dengan tanpa menegoisasikannya pada komunitasnya. Liberalisasi yang ada justru berbuah pada bentuk fundamentalisme baru. Wujudnya, sistem dan nilai hanya berujung pada relativitas, bukan keabsahan nash-nash suci. Kepercayaan pun menjadi minim dan HMI dijalankan dengan ekspresi masing-masing pihak, bahkan tanpa konsistensi nilai yang cukup. Maka sangatlah mungkin bila banyak dijumpai kader HMI yang tak tersentuh hukum hanya karena ia disegani atau memiliki posisi struktural penting. Padahal, terang-terang, semua tahu bahwa ia sedang bersalah dan patut diberi sanksi. Tak hanya di wilayah etika yang dapat dipandang kasat mata, hukum besi ini juga berlaku di arena politik (semi) praktis kemahasiswaan maupun sosial.

Sistem Hipokrit

SISTEM dulu atau orangnya dulu? Kalau sistemnya bagus, otomatis, orang-orangnya akan baik. Atau, kalau orang-orangnya baik, sistemnya tidak akan buruk. Pertanyaan ini akan selalu muncul untuk menyelesaikan persoalan keironian peran di HMI. Sebab, ternyata, HMI dipenuhi oleh sosok-sosok paradoks. Di satu sisi, semua pikiran dan ucapan kader-kadernya selalu berbuntut pada eksklusivitas nash-nash suci. Kader HMI tentunya paling jago kalau harus berdiplomasi tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Sementara itu, di sisi lain, banyak kasus-kasus personalitas HMI yang kontras dengan nilai-nilai. Kesimpulannya, sistem HMI hanyalah sistem hipokrit. MUNAFIK!!!

Lantaran pilihan individu sering dianggap sebagai wilayah privasi yang tak bisa diterabas, kekuatan struktural sangat diharapkan mampu menyelesaikan kesimpangsiuran gerakan HMI sekarang. Langkah-langkah berikut dapat dicoba untuk melakukan perbaikan kondisi, yang mungkin, tidak perlu dipraktikkan dengan berkonfrontasi atau bermarah-marah pada keadaan.

Pertama, upaya untuk merunut pada aturan yang ada ketika ditemukan persoalan akan sangat menunjang soliditas organisasi. Konflik-konflik yang lahir akibat egoisme kelompok, nalar kekanak-kanakan, dan perbedaan interpretasi nilai akan dapat diselesaikan bila aturan main yang disepakati tetap dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan.

Kedua, Cabang dan Komisariat harus benar-benar progresif dalam merespons penelikungan, penyimpangan, dan pemanfaatan kelompok-kelompok tertentu. Mereka harus berani mengambil sikap dalam setiap persoalan; secepatnya.

Ketiga, pencegahan lebih baik daripada harus mengondisikan kebobrokan. Kesalahan-kesalahan harus mampu dideteksi lebih dini untuk kestabilan organisasi.

Keempat, transendensi pikir dan sikap sangat menunjang ketenteraman jiwa kader-kader HMI. Membuat komisariat seperti masjid, membuat masjid seperti komisariat, belajar agama terus-menerus, saling mengingatkan, dan berkompetisi menuju kebaikan adalah perilaku yang seharusnya dapat ditempuh.

Kelima, kepercayaan terhadap komunitas adalah kunci dalam membangun umat. Tentunya, untuk mencapai tahap ini, kualitas masing-masing kader dalam membangun relasional dan kekuatan kelompok adalah prioritas yang seharusnya segera dicoba.

Demikianlah, semoga Yazid dan Husain tidak akan pernah saling membunuh di HMI, hanya lantaran perilaku yang tidak pernah dikomunikasikan. Semoga independensi organisatoris HMI selalu bertumpu pada independensi etis organisasi. Dan HMI bukan KOMUNITAS HIPOKRIT YANG SAKIT. Ya, kaum yang nyaman dengan paradoksi-paradoksi sikap; betah dengan kemunafikan peran.

***

KETIKA Pay, Bongki, dan Indra terpaksa harus dipecat manajemen Slank yang dikepalai Bim-bim, Slank harus berusaha mati-matian untuk mempertahankan labelnya. Bersama Kaka, Bim-bim menyatakan diri untuk berhenti dari drugs. Pelan tapi pasti, Slank akhirnya kembali masuk ke percaturan musik nasional, bahkan dengan predikat BAND TERKEMUKA. Sementara itu, dengan niatan yang sama, berhenti nge-drugs dan back to the music, Pay-Bongki-Indra kembali muncul dengan bendera BIP. Setelah bertarung sengit di warna musik, lantaran Slank dan BIP pernah diaransemeni oleh orang yang sama, BIP pun dinyatakan menang. Slank terpaksa harus mengubah komposisi musiknya untuk membedakan diri dengan BIP.

Kini, Slank dan BIP sama-sama eksis di pelataran entertainmen Indonesia. Slank tak bisa hidup lengkap bila BIP tak ada. Sebab, Slank butuh rival yang sepadan dengan latar belakang musik mereka. BIP pun tak merasa sempurna bila Slank tak eksis. Secara historis, mereka pernah mengabdi pada aliran musik yang sama; ROCK AND ROLL.

Ditulis Oleh: AG (Direktur BPL HMI Cabang Sukoharjo 2006)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s