Tantangan Menuju Masyarakat Madani Di Era Demokrasi Traksional

Posted: Juni 24, 2012 in Ke-Indonesian, Keumatan
Tag:, , , ,

Oleh: Taufiqurahmat Putra Tamtama (Bendahara Umum Kom. Ahmad Dahlan I) “disampaikan pada Intermediate Training Tingkat Nasional HMI Cabang Surakarta pada tanggal, 19 s/d 26 Mei 2012 di GIC Surakartka”.

Mewujudkan Masyarakat Madani merupakan suatu upaya mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang sebenarnya. Banyak tantangan yang harus dihadapi terutama dalam memberdayakan potensi yang ada pada diri manusia itu. Terutama, pada akhir-akhir ini ada indikasi negara sedang dihadapkan pada situasi krisis keuangan. Dalam situasi krisis ini, negara dipaksa untuk memberikan ruang gerak yang makin besar pada kelompok-kelompok kritis masyarakat. Bukan saja karena adanya desakan internal dan eksternal, tetapi juga semakin tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya strategi pemberdayaan yang tepat bagi perluasan kekuatan masyarakat madani.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek.

Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat  menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku masyarakat kearah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia mencuatkan suatu kemakmuran yang didambakan yaitu terwujudnya masyarakat madani. Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani asalkan semua potensi sumber  daya manusia mendapat kesempatan berkembang dan dikembangkan. Mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia menuju masyarakat madani itu sendiri.[1]

Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civil society, dinegeri tercinta Republik Indonesia. Karena terbentuknaya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan yaitu mewujudkan keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia[2]

Sehingga dalam makalah kali ini penulis mengambil judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani di Era demokrasi Transaksional”

B.     RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat dan memformulasikan permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut:

  1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat madani di era demokrasi transaksional?
  2. Bagaimana Konsep Masyarakat Madani?
  3. Apa Karakteristik Masyarakat Madani?
  4. Apa Tantangan Masyarakat Madani di Era Demokasi Transaksional?
    C.    TUJUAN  PENULISAN

Adapun tujuan dari makalah yang berjudul, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani di Era demokrasi Transaksional” adalah sebagi berikut:

  1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat madani di era demokrasi   transaksional
  2. Untuk mengetahui bagaimana konsep masyarakat madani itu?
  3. Untuk mengetahui karakteristik Masyaakat Madani?
  4. Unuk mengetahui tantangan masyarakat madani diera demokra tansaksional?
  5. D.    MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah:

  1. Bagi Himpunan Mahasiswa Islam

Dapat dijadikan bahan penambahan wacana, bahan diskusi mengenai permasalahan kebangsaan, dan semangat baru untuk mewujudkan masyarakat madani.

  1. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan untuk penambahan wacana dan semangat mewujudkan masyarakat madani

  1. Bagi Penulis

Dapat sebagai salah satu jalan memeberikan penyadaran untuk kalangan pihak mengenai keadaan masyarakat kita saat ini, sehingga dapat dijadikan semangat untuk mewujudkan masyarakat madani.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    MASYARAKAT MADANI

Salah satu tema penting yang berkembang dalam kehidupan sosial politik dewasa ini adalah keinginan untuk mewujudkan civil society. Di indonesia dan malaysia istilah ini sejak beberapa tahun lalu dengan enak dicarikan padanannya dalam kosa kata melayu: “Masyarakat Madani. Istilah tersebut sebenarnya tidak murni berasal dari perbendaharaan kata rumpun melayu. Secara jelas kata yang disebut terakhir adalah : madani merupakan istilah dari bahasa arab mudun”, atau madaniyah, yang mengandung arti peradaban. Dalam bahasa inggris istilah tersebut mempunyai padanan makna dengan kata civilization.[3]

Secara terminologis masyarakat madani menurut An-Naquib Al-Attas adalah “mujtama’ madani” atau masyarakat kota. Secara etimologi mempunyai dua arti, Pertama, ‘masyarakat kota karena madani berasal dari kata bahasa arab madinah yang berarti kota, dan kedua “masyarakat berperadaban” karena madani berasal dari kata arab tamaddun atau madinah yang berarti peradaban, dengan demikian masyrakat madani mengacu pada masyarakat yang beradab. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara madinah yang dibangun Nabi Muhammad saw pada tahun 622M.[4]

Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society, tetapi jika dilacak secara empirik istilah civil society adalah terjemahan dari istilah latin, civilis societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero (seorang orator dan pujangga dari Roma), pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (Political Society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar hidup.[5]

Menurut Rahardjo (1996) masyarakat madani identik dengan cita-cita Islam membangun ummah. Masyarakat madani adalah suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan sukarela (voluntary association) melalui organisai-organisasi massa. Masyarakat madani dan negara bergantung mana yang dianggap primer dan mana yang sekunder. Sepertinya menurut pendapat tersebut, hak berserikat merupakan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat tercipta tiada lain untuk terjadi integrasi dalam membangun masyarakat yang berperadaban. Sementara itu secara filosofis Yusuf (1998) memandang masyarakat madani membangun kehidupan masyarakat beradab yang ditegakkan di atas akhlakul karimah, masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kualitas manusia bertaqwa secara essensial adalah manusia yang memelihara hubungan dengan Allah SWT ( habl min Allah) dan hubungannya dengan sesama manusia (habl min al-nas). Akhlakul karimah dapat terwujud manakala masing-masing  individu dan kelompok masyarakat terjadi saling membelajarkan atau berperan sebagai pembawa kearah kebenaran yang digariskan oleh Allah. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala mereka tidak berbuat kearah perbaikan yang dikehendakinya.

Namun demikian, mengamati perkembangan diskursus masyarakat madani di indonesia hingga hari ini terdapat sejumlah persoalan yang menarik untuk dikemukakan. Diantaranya, pertama, persoalan belum tersepakatinya masyarakat madani secara konseptual-teoritis. Misalnya perbedaan memilih istilah “masyarakat Madani” atau “masyarakat warga” untuk menerjemahkan civil society. Sejauh ini terdapat beberapa istilah yang berbeda untuk menerjemahkan kata yang sama (civil society) yaitu masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat sipil, dan masyarakat kewargaan.[6]

B.     KONSEP MASYARAKAT MADANI

1.      Konsep Masyarakat Madani  Rasulullah SAW

Negara- kota madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi kemaslahatan bersama (common good). Sebagaimana termuat dalam Piagam Madina “negara-bangsa” didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatun wahidah) tanpa membeda-bedakan antara kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum yahudi Bani Awf, misalnya adalah satu ummah (satu Bangsa) bersama kaum beriman, dalam hal ini ialah para pengikut nabi, demikian pula kaum yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu persatu disebutkan dalam piagam madina. Bahwa kaum yahudi punya hak sepenunya atas agama mereka, dan kaum muslim mempunyai hak sepenuhnya batas agama mereka. Antar sesama warga, terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah konsesus atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga madina mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama dalam bidang pertahanan.[7]

Adapun kandungan Piagam Madinah terdiri dari: Mukadimah, Bab I Pembentukan Ummat (terdiri dari pasal 1- pasal 10), Bab II Persatuan Se-Agama ( terdiri dari pasal 11- pasal 15), Bab III Persatuan segenap warga Negara (terdiri dari pasal 16- pasal 23), Bab IV Golongan Minoritas (terdiri dari pasal 24- pasal 35), Bab V Tugas Warga Negara (terdiri dari pasal 36- pasal 38), Bab VI Melindungi Negara (terdiri dari pasal 39- pasal 41), Bab VII Pimpinan Negara (terdiri dari pasal 42- pasal 44), Bab VIII Politik Perdamaian (terdiri dari pasal 45- pasal 46), Penutup (pasal 47).[8]

Membangun masyarakat berperadaban itulah yang dilakukan nabi selama sepuluh tahun dimadinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokrasi dengan landasan taqwa kepada allah dan taat kepada ajaran-ajarannya. Taqwa kepada allah dalam arti semangat ketuhanan yang maha esa, yang didalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat rabbaniyah (Q.S Ali Imran:79) atau Ribbiyah (Q.S Ali Imran :146). Inilah hablun minallah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Setelah nabi wafat, masyarakat madani warisan itu, yang antara lain bercirikan egalitirianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpin melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan, hanya berlangsung selama tiga puluh tahun masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial madani digantikan dengan sistem yang lebih di ilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra- Islam. Yang kemudian dikukuhkan dengan sitem dinasti keturunan atau geneologois.

2.      Konsep Masyarakat Madani menurut Al-Farabi

Mengenai terjadinya masyarakat Al-farabi mengulangi pendapat yang telah ada pada waktu itu. Pertama, masyarakat timbul dengan adanya kekuasaan seorang yang kuat (Raja atau panglima) yang mempersatukan dan memimpin masyarakat itu. Kedua disebabkan oleh persamaan keturunan atau hubungan darah diantara warga-warganya. Ketiga masyarakat itu dapat terbentuk dengan adanya hubungan perkawinan antara beberapa keluarga.[9]

Manusia menurut Al-farabi bersifat sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Manusia hidup bermasyarakat dalam bantu membantu untuk  kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup. Masyarakat menurutnya terbagi menjadi dua macam yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Masyarakat yang disebut yang pertama, yakni masyarakat kelompok besar bisa berbentuk masyarakat kota, bisa pula masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang bersatu dan bekerjasama secara internasional. Sementara itu, masyarakat yang disebut kedua, seperti masyarakat dalam keluarga atau masyarakat se desa. Masyarakat yang terbaik adalah warga masyarakat yang bekerja sama, saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat utama.

Dalam bukunya Ara’ Ahl Al-Madinah Al-Fadilah, kota sebagai badan manusia mempunyai bagian-bagian yang satu dengan yang lain rapat hubungannya dengan mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan untuk kepentingan keseluruhan badan. Dalam kota (masyarakat) kepada masing-masing anggota harus diberikan kerja yang sepadan dengan kesanggupan masing-masing. Pekerjaan yang terpenting dalam masyarakat adalah pekerjaan kepala masyarakat, yang dalam tubuh manusia serupa dengan pekerjaan akal. Kepala lah sumber dari segala peraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ia mesti bertubuh kuat, sehat, pintar, cinta pada ilmu pengetahuan dan pada keadilan.[10]

   Sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik, dan didalamnya anggota-anggota dapat memperoleh kesenangan. Tugas kepala negara, bukan hanya mengatur negara tapi mendidik masyarakat mempunyai akhlak yang baik. Keunggulan filsafat pemerinthan al-farabi ini terletak pada tujuan pemerintahan yang hendak dicapai yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.

C.    KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Oleh Nurcholis Madjid , masyarakat madani memiliki 6 ciri utama, yaitu:

  1. Masyarakat egaliter, masyarakat egaliter atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme yaitu masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajiban tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama, dan sebagainya. Pandangan Nur Cholis Madjid ini dibantah oleh sebagian ahli yang menyatakan bahwa masyarakat madaniah bukanlah masyarakat egaliter seperti yang disebut Nurcholis. Pandangan ini didasarkan berdasarkan pada piagam madinah ,memang terlihat betapa islam memberikan jaminan kesamaan derajat warga Negara ketika islam secara adil mengatur pemenuhan hak-hak dan kewajiban warganya dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah sebagai pemimpin saat itu. Hanya saja semua ini berlangsung dalam kerangka ketundukan terhadap syariat islam. Artinya, selama non-muslim mematuhi aturan main yang diberikan Rasulullah maka posisi mereka tersebut tidak akn terdzalimi. Jadi dalam masyarakat madinah, sangatlah jelas posisi masing-masing apakah dia muslim, ahlu dzimmah atau orang-orang yang terikat perjanjian., maka islam telah mengatur mereka dengan aturan yang menjamin ketenangan masing-masing penduduk.
  2. Penghargaan, bahwa dalam masyarakat madani adanya penghargaan kepada orang berdasarkan prestise, bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya.
  3. Keterbukaan (partisipasi seluru anggota masyarakat aktif), sebagai ciri masyarakat madani adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan ini menurut Nur Cholis Madjid akan memberi peluang adanya pengawasan sosial. Keterbukaan merupakan konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia pada dasarnya baik.
  4. Penegakkan hukum dan keadilan, hukum ditegakkan pada siapapun dan kapanpun, walupun terhadap keluarga sendiri, karena manusia sama didepan hukum. Prinsip hukum harus ditegkkan tanpa pandang bulu, sehingga kespastian hukum benar-benar dirasakan oleh semua anggota masyarakat, hukum menjadi supermasi. Prinsip ini yang ditegakkan Nabi Muhammad saw dan tertuang dalm piagam madinah yang berbunyi “ Bahwa orang-orang yang beriman dan bertaqwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan diantara mereka sendiri atau orang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbiuat kierusakan diantra orang-orang beriman sendiridan mereka harus bersama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri.
  5. Toleransi dan pluralisme, tak lain adalah wujud civility yaitu sikap kewajiban pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar, karena pluralism dan toleransi merupakan wujud dari “ikatan keadaban’ ( Bond of civility), dalam arti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkunga yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaa, betapapun perbedaan yang ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri.
  6. Musyawarah dan demokrasi, merupakan unsur asasi pembentukan masyarakat madani. Nur cholis madjid menyatakan, maasyarakat madani merupakan masyarakat demokratis yang terbangun dengan menegakkan musyawarah, karena musywarah merupakan interpretasi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat, dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat orang lain. Pluralisme dan toleransi dalam beragama, yang dimaksud Nur Cholis Madjid dan dikuatkan juga oleh Alwi Shihab adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntu bukan hanya mengakui kebenaran dan hak agama lain tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapai kerukunan dalam kebhinekaan.[11]

D.    TANTANGAN MASYARAKAT MADANI

Untuk mewujudkan masyarakat madani dengan cirri-ciri serta persyaratan yang dikemukakan di atas tentu bukan meruipakan hal yang mudah. Diperlukan upaya, kerja keras dan daya tahan yang inggi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang hadir, baik kendala yang berhubungabn dengan struktur sosial, maupun kendala yang berkaitan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini sedang mengalami berbagai guncangan seperti krsis moneter, tuntutan pemerintah demokasi, bersih serta berwibawa, terjadi konflik antar masyarakat di berbagai daerah yang mengarah kepada dis integrasi bangsa. Secara umum ada dua kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu kendala yang bersifat structural, maupun kultural. Secara struktural, dominasi Negara dan birokrasi kekuasaan masih sangat kuat, sehingga wilayah masyarakat madani terdesak. Secara kultural warga masyarakat masih terperangkap dalam mentalitas dan budaya partenlistik. Orientasi dan ketergantungan pada pemimpin dan penguasa masih tinngi membuat kemandirian kurang berkembang.[12]

Secara struktural birokrasi Negara dan birokrasi kekuasaan masih sangat kuat.kondisi ini sebagai akibat dari budaya politik yang ditinggalkan orde baru, karena selama orde baru telah tercipta suatu kehidupan bangsa tidak sesuai dengan cita-cita UU 1945. Pemerintahan orde baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kriris, manusia yang bertindak dan berfikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekolompok kecil rakyat Indonesia. Masyarakat indonesia selama 32 tahun telah terkooptasi dengan budaya politik pemerintah orde baru. Kehidupan demokrasi telah dipasung sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Kebijakan otoriter pemerintah, menyebabkan organisai-organisasi masyarakat tidak memiliki kemandirian , tidak memiliki kontrol terhadap jalannya pemerintahan.[13]

Secara kultural, tantangan sosial budaya yang cukup berat adalah pluralitas masyrakat Indonesia. Pluralitas tidak hanya berkaitan dengan budaya saja, tetapi juga persoalan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Meskipun bangsa telah merdeka lebih dari 58 tahun, namun pluralitas masyrakat masih kurang dimanfaatkan  sebagai potensi yang dinamis untuk memacu pembangunan.[14]

Masyarakat kurang begitu percaya dengan pemimpin dari daerah lain yang akan membawa kesejahteraan bagi diri dan daerah mereka.Rasa saling tidak percaya ini telah menjadi kendala serius dalam mewujudkan masyarakat madani.Selain itu, juga terdapat kesan yang kuat bahwa solidaritas sosial semakin menipis dalam kehidupan masyarakat akir-akhir ini. Hal ini dapat dicermatai dari berbagai praktik kehidupan masyarakat kita saat ini. Masyarakat seolah-olah tidak peduli lagi dengan kehidupan orang lain,masyarakai indonedia dulu dipandng ternasuk kjatagori masyarakat yang kuat solidaritasnya sejarang menjadi masyarakat yang mementingkan diri dsendiri. Egoisme menjadi semakin emnoonjol yang mewarnai berbagai benuk kehidupan masyarakat. Egoisme yang semskin menebal itu telah menjdikan mentalitas masrakat Indonesia tidak mudah untuk mengakui keunggulan masyarakat atau bangsa lain. Beriringan demgan gejala itu, terkesan pula ras apercaya diri pada masyarakat pun semakin menurun.

E.     STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI

Satu hal yang pasti adalah pemberdayaan masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia ini ingin bertahan dan  sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam (1999) ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, antara lain :

  1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik.

Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih terbuka terhadap perekonomian global – membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari pada demokrasi.

2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.

Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada essensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol negara.

3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi.

Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas.[15]

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa diera transisi ini harus dipikirkan prioritas prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target group yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendikia, LSM, ormas dan keagamaan dan mahasiswa, mutlak adanya.[16]

Sebagai sebuah gagasan tentang sistem kehidupan masyarakat madani tentu tidak mudah untuk dicapai begitu saja. Dibutuhkan beberapa persyaratan agar gagasan tersebut dapat di implementasikan dengan baik. Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu: pertama, pemahaman yang sama (One Standard), kedua adanya keyakinan (confidence) dan saling percaya (Social Trust) Ketiga satu kesatuan atau satu hati dan saling tergantung. Keempat, perlu adanya kesamaan pandangan tentang tujuan dan misi, menuju masyarakat madani. Persyaratan tersebut dapat dapat dideskrepsikan sebagai berikut[17]:

a.         Pemahaman yang sama (One Standard)

Pada tingkat awal diperlukan pemahaman bersama dikalangan masyarakat, tentang apa dan bagaimana karakteristik masyarakat madani. Paling tidak secara konsepsional prinsip-prinsip dasar masyarakat madani harus dipahami secara bersama, sehingga relatif semua masyarakat dapat memahami apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat madani tersebut. Masyarakat harus memahami lebih dahulu bagaimana mekanisme sistem yang terdapat dalam masyarakat madanai itu dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman konsep, relatif akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk  melangkah menuju masyarakat madani. Karena itu sosialisasi tentang sistem masyarakat tersebut perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada.

b.        Keyakinan (Confidence) dan Saling Percaya (Social Trust)

Perlu menumbuhkan dan mengkondisikan keyakinan dikalangan masyarakat bahwa masyarakat madani adalah bentuk masyarakat yang ideal, masyarakat pilihan yang terbaik dalam mewujudkan suatu sistem sosial yang dicita-citakan. Dengan keyakinan yang tumbuh dikalangan masyarakat proses untuk menuju masyarakat madani dapat dilakukan. Seiring dengan itu harus perlu ditumbuh kembangkan rasa saling percaya di kalangan masyarakat. Penanaman rasa saling percaya sangat diperlukan karena dalam sejarah orde baru telah menanamkan rasa curiga dalam kehidupan masyarakat pada awal kekuasaanya. Rasa kuatir akan adanya gangguan stabilitas dan pembangunan nasional maka pada awal pemerintahan Orde Baru “semua orang dicurigai”. Untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu membangun masyarakat madani rasa saling percaya antara komponen yang terdapat dalam masyarakat dengan baik. Rasa saling percaya antara lain dapat ditumbuhkan dengan meningkatkan rasa keadilan dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan.

c.         Satu hati dan Saling Tergantung

Apabila telah terbentuk saling percaya dikalangan masyarakat tahap berikutnya diperlukan juga kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan dalam menentukan arah kehidupan yang dicita-citakan. Untuk itu, refleksi dari kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan akan tergambar dengan semakin menguatnya rasa saling tergantung (interdependency) antara individu dengan kelompok dalam masyarakat. Dengan keadaan seperti itu, tingkat saling membutuhkan antara berbagai segmen masyarakat akan menjadi bagian terpenting dari moral kehidupan masyarakat dan akan menjamin keseimbangan antara kebebasan individual dan kestabilan masyarakat.

d.        Kesamaan Pandangan tentang Tujuan dan Misi

Jika kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat, maka kesamaan pandangan baik mengenai tujuan dan misi menjadi lebih mudah untuk dapat diwujudkan. Karena semua lapisan segmen masyarakat ingin mewujudkan cita-cita yang sama dalam kehidupan m,asyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dinafikan begitu saja. Tetapi perbedaan itu bukan untuk diarahkan menjadi satu yang bersifat Uniformity( kese agaman) atau Sameness (klesamaan), tetapi dalam wujud Unity (kesatuan) dan Onenees ( satu kesamaan). Perbedaan tersebut juga menjadi kekayaan pluralisme dalam kehidupan masyarakat yang dicita-citakan bersama.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maaka dapat disimpulkan bahwa;

Banyak faktor yang turut menentukan dalam pemberdayaan masyarakat madani, gambaran masyarakat berdaya yang diidamkan sangat menentukan dalam perencanaan strategis dan operasionalnya. Oleh sebab itu, seluruh sektor masyarakat—terutama gerakan, kelompok, dan individu-individu independen yang concered dan committed pada demokratisasi dan masyarakat madani seyogyanya mengambil strategi yang lebih stabil, lebih halus, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Efendy Bahtiar. Masyarakat agama dan Pluralisme keagamaan. Yogyakarta: Galan Press. 2001

Barnadib Imam. Paradigma pendidikan islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003

Nasution Harun. Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1973

Shobron Sudarno. Islam, Masyarakat Madani, dan demokrasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 1999

Latif Yudi. Negara Paripurna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011

Rahardjo,M. Dawam, Masyarakat Madani: Agama , Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Jakarta.:LP3ES, 1996

Nasution harun. Falsafat dan mistisisme dalam islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1973

Poerwantara,ahmadi,dkk. Seluk beluk filsafat islam. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1988

Hikam Muhammad, AS. Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society.Jakarta: Erlangga. 1999

Search Google  Kandungan isi piagam madinah”

Jurnal “Pengembangan Masyarakat Islam


[1] .Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

[2]  Madjid Nurcholis. Menuju Masyarakat Madani Dalam: Shobron Sudarno dan Mutohharun Jinan (editor). Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 1999 hlm, 153

[3]  Efendy Bahtiar. Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan. Yogyakarta: galang Press. 2001, hlm, 177

[4]  Barnadib Imam. Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: safiria Insania Press. 2003. Halm, 47

[5]  Ibid halm, 2

[6]  Shobron Sudarno. Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 1999. Halm, 6

[7]  Latif Yudi. Negara Paripurna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011. hal. 391

[8]  Search Google: Kandungan isi piagama madinah”

[9]  Poerwantara. Ahmadi dkk. Seluk Beluk Filsafat Islam. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1988. Hal 138

[10]  Nasution Harun. Falsafat dan Mistisisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1973, halm, 32

[11] Barnadib Imam. Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: safiria Insania Press. 2003. Halm, 52-53

[12]  Ibid, halm. 69

[13]  Ibid halm 70

[14]  Ibid hal. 71

[15]  Rahardjo Dawam. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Jakarta: LP3ES 1996

[16]  Hikam Muhammad AS. Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society Jakarta: Erlangga. 1999. hal. 55

[17] Barnadib Imam. Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003. Halm, 67-69

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s