RELEVANSI DAN REVITALISASI INDENPENDENSI GERAKAN PERJUANGAN HMI DALAM MEMBANGUN KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA YANG IDEAL DAN BERMARTABAT

Posted: Maret 10, 2016 in Intelegensia Muslim

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

    DSCN8217

    Yoga Pradito W

Dewasa ini, jeratan kekuasaan politisi di Indonesia sekarang semakin kuat. Kesan terhadap kekuasaan pejabat negara atau Pejabat Politik seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota di didaerah sebagai pengendali brokrasi pemerintah yang menjadi aparatur negara atau pemerintah seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) tak berdaya. Ternyata bukan isapan jempol belaka, kecuali masalah tersebut terungkap secara langsung meskipun terkadang dengan kalimat sedikit ragu sebab hal tersebut jangan sampai ketahuan atasannya. Berbagai Seminar, Lokakarya, dan atau diskusi-diskusi tentang reformasi birokrasi sejumlah pejabat politik daerah yang datang ke pemerintah pusat dengan membawa pesan khusus untuk memenuhi kepentingan politik, ekonomi atau materi atasannya. Padahal yang diperjuangankan itu sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat daerah tersebut sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan potensi pengembangan sumber daya alam daerah tersebut.

Penggunaan dana APBN atau APBD yang jumlahnya ratusan juta bahkan sampai Miliaran atau Triliunan rupiah kebanyakan dana tersebut dipakai hanya untuk memenuhi kepentingan politik dan materi aparatur pemerintah dan pemimpin pejabat politik saja seperti rumah dinas, kendaraan dinas, proyek APBD atau APBN dan uang perjalanan dinas sehingga dana tersebut tidak digunakan sebagai sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat. Bisa saja ini bisa jadi misi terselubung aparatur dan pejabat negara atau penguasa daerah itu untuk mempertahankan jabatan strategis dan tetap menjaga kelanggengannya sebagai pemimpin. Sementara masih banyak rakyat yang sebenarnya sangat membutuhkan dana-dana yang dimanfaatkan pejabat itu demi meningkat kesejahteraan rakyat tersebut.[1]

Perlawanan terhadap hati nurani sendiri termasuk terkait dengan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas sehari-hari bagi aparat birokrasi di pusat ataupun daerah merupakan realita psikologis tersendiri, karena akan selalu berlawanan dengan atasannya. Banyak aparat birokrasi yang tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya. Karena khawaitir setiap saat bisa menjadi korban dari permainan kelompok kepentingan politik yang hadir atau pemimpin pejabat politik yang lekat dengan pengendali birokrasi tersebut. Ditambah lagi keberadaan KPK yang semakin melemah dikarenakan terjadi kriminalisasi terhadap anggota KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad sehingga harus berseteru POLRI yang mengakibatkan kinerja tidak bisa berjalan karena para anggota tersangkut hukum. Sebelumnya calon KAPOLRI Komisaris Jendral Budi Gunawan yang ditunjuk oleh Presiden tidak luput dari kasus hukum sehingga harus bersitegang dengan KPK. Bahkan pembentukan Pansel KPK dan terbentuk anggota Kepimpinan KPK yang baru dibawah Kepemimpinan Agus Rahardjo banyak terjadi dilema dan polemik. Para aktivis antikorupsi seperti ICW banyak melakukan kritikan terhadap pemerintah dan komisi III DPR dalam menentukan pemimpin KPK selanjutnya. Dikarenakan para anggotanya tersebut belum memiliki kapabiltas yang jelas sebagai pimpinan KPK. Hal tersebut juga menghambat kinerja KPK untuk lebih bisa bergerak lagi untuk menangani kasus korupsi pejabat negara atau pejabat daerah yang belum terselesaikan maupun dalam menemukan kasus-kasus korupsi yang baru lainnya.

Kondisi seperti itu sekarang ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jujur saja, terasa jauh lebih memprihatikan ketimbang masa Orde Baru. Di masa kepemimpinan presiden Soeharto itu, birokrasi pemerintahan memang dilakukan dengan sentralistik, demikian juga program pembangunannya. Namun di mata aparatur pemerintahan di daerah ada kepastian dalam karier, jabatan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Tetapi di era reformasi ini dengan diimplementasikankannya kebijakan Desentralisasi atau Otonomi daerah, yang sebenarnya aparatur birokrasi diharapkan bisa lebih professional dan netral, sehingga bisa memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap rakyat. Justru terjadi sebaliknya. Banyak terjadi penurunan kesejahteraan rakyat dan disparitas pembangunan di berbagai daerah. Maka tak heran kalau di banyak daerah yang memiliki potensi kaya akan sumber daya alam atau kekuatan ekonomi daerahnya pun tak mampu mengentaskan kemiskinan rakyat. Karena memang agenda yang menjadi fokus kebijakan pimpinan adalah aspek fisik yang bisa mengembalikannya feedback kepada sebagian pejabat yang menentukannya. Bahkan komposisi anggaran yang tertuangan dalam APBD di mana alokasi untuk program pemabagunan daerah berada dibawah 30% total APBD.[2]

Sungguh ironisnya, bagaimana keberadaan pejabat negara atau politik bukannya untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak, malah lebih memilih untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok (Partai Politik). Banyak dana APBD tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat, padahal rakyat sangat membutuhkan hal tersebut untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu HMI harus mampu mereposisi keberadaannya dengan jelas dalam mengikuti perkembangan Kepimimpinan Nasional Indonesia sekarang ini. HMI juga harus dalam melakukan gerakannya harus Pro-Rakyat dalam setiap perjuangannya Dimana dalam sejarahnya HMI merupakan organisasi mahasiswa yang selalu memperjuangan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

RUMUSAN MASALAH

  1. Dimanakah posisi HMI seharusnya terhadap Kepemimpinan Nasional di Indonesia?
  2. Bagaimana yang seharusnya dilakukan HMI dalam menghadapi pengaruh Birokrasi Kepemimpinan Nasional di Indonesia?

    TUJUAN PENULISAN

            Penulisan ini bertujuan untuk :

  1. Menjelaskan reposisi HMI atau posisi HMI dalam menghadapi Kepemimpinan Nasional di Indonesia.
  2. Menjelaskan peran HMI yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi pengaruh Birokrasi Kepemimpinan Nasional di Indonesia

PEMBAHASAN

  1. POSISI HMI DITENGAH KEPEMIMPINAN NASIONAL DI INDONESIA.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan pada 5 Februari pada tahun 1947 itu, sudah jelas adalah organisasi mahasiswa Islam. Aspek kemahasiswaan sudah tentu memberi warna yang sangat dominan. Tetapi seseorang hanya beberapa tahun tahun saja boleh berpredikat sebagai mahasiswa. Kenyataan inilah bahwa tujuan dan cita-cita HMI yang sesungguhnya justru memerlukan ruang gerak setelah selesai di HMI. Wadah HMI sebenarnya adalah wadah persiapan. Dan sebagai wadah persiapan melekat didalamnya keterbatasan yang menyertainya, sehingga sepak terjang HMI harus menyadari keterbatasan ini.[3] HMI juga yang merupakan kader umat dan kader bangsa memiliki corak pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, tetapi terbentuk dan ditentukan faktor internal dan eksternal. Demikian juga dengan corak pemikiran keislaman-keindonesian HMI. Faktor internal ditentukan dan berkaitan dengan visi, misi, orientasi dan pergulatan internal didalamnya. Organisasi HMI kemudian berfungsi sebagai dasar berpijak ke mana arah dan corak pemikirannya. Sedangkan faktor eksternal adalah unsur-unsur diluar organisasi HMI yang ikut membentuk karakteristik atau jati diri HMI. Kemudian HMI juga mengakomodasi prinsip-prinsip keislaman dan keindonesiaan, tujuan HMI, sifat Independen, berperan sebagai organisasi perjuangan, dan sebagai sumber insani pembangunan bangsa, dan menjadi organisasi modern.[4]

Dengan berwawasan keislaman-keindonesiaan HMI harus senantiasa menempatkan Islam yang universal sebagai sumber motivasi dan inspirasi ditengah-tengah pergumulan paham keberagamaan dan ideologi yang beragam. Pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI adalah merupakan cerminan realitas bangsa Indonesia yang plural, dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. HMI juga memiliki kewajiban untuk ikut menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini sangat kondusif sebagai basis ajaran untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Islam juga memungkinkan sebagai suatu tugas kemanusiaan. Pemikiran dan sifat HMI yang independen membuat HMI mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat ditengah-tengah kepemimpinan nasional dan masyarakat yang pluralistik.[5] Dan tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali kepentingan menegakkan kebenaran (Hanif) dan objektivitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Birokrasi atau Pemeritahan sebenarnya merupakan wadah untuk mewujudkan pelayan terbaik bagi kepentingan rakyat atau publik. Birokrasi yang baik akan terbentuk apabila orang-orang yang didalamnya mampu menganalisa dan memenuhi kepentingan rakyat. Maka perlu adanya kerja-kerja kemanusiaan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya di era sekarang ini, siapa saja bisa jadi apa saja kalau dikehendaki seorang penguasa politik dengan pengaruh kuat jaringan-jaringannya,[6] dikarenakan mereka mempunyai kekuatan sebagai Pemimpin Pejabat negara atau daerah. Sebenarnya adanya kekuatan tersebut hanya untuk mengamini semua kepentingan penguasa seperti pengembangan proyek APBD sebagai basis bisnis penguasa. Bahwa birokrasi sekarang ini lebih merupakan pelayan raja ketimbang pelayan rakyat.

Namun kita tidak bisa membiarkan aparatur birokrasi terus-menerus diperdaya dan diarahkan secara tak profesional yang sekaligus menjadikan rakyat sebagai korban dari kondisi buruk tersebut. Hal ini bahkan jauh dari kondisi kerja-kerja kemanusiaan itu sendiri. Sebagaimana HMI yang memiliki wataknya yang kritis, dan mahasiswa memiliki peran sebagai Moral Force yang senantiasa melaksanakan fungsi Social Control. Oleh karena itu, pemikiran dan sifat Independensi HMI membuat HMI mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat demi melindungi kepentingan rakyat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana tujuan yang dicita-citakan bangsa ini.

  1. PERAN HMI DALAM MENGHADAPI PENGARUH BIROKRASI KEPEMIMPINAN NASIONAL DI INDONESIA.

     Dari permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah tidak selayaknya serta-merta dan terus-menerus melayani tuntutan materi elite politik atau membuat kebijakan kian mempertajam kesenjangan sosial ekonomi antara sekelompok pejabat dan masyarakat kebanyakan.[7] Terbentuknya pemerintah yang baik tidak lepas dari orang-orang yang didalamnya. Untuk membentuk pemerintahan yang baik sebenarnya perlu selalu melakukan koreksi terhadap semua kebijakannya. Apalagi di negeri ini, sulit untuk mengatakan bahwa ada parpol yang memiliki ideologi kerakyatan dalam arti sesungguhnya. Demikian juga, sangat langka politisi yang benar-benar konsisten memperjuangankan kepentingan rakyat. Arena politik dijadikan sebagai lapangan kerja, dan bukan medan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam artian yang sesungguhnya.

            Maka tidak mengherankan kalau kita kita setiap hari menyaksikan para politisi yang sangat sibuk memanfaatkan jabatan dan kewenangan, baik yang ada pada dirinya maupun jaringannya, yang semua berorientasi kepada kepentingan materi pribadi. Pihak pejabat birokrat di Instansi-instansi pemerintah sangat terpengaruh, bahkan larut atau ketakutan, oleh gertakan-gertakan politisi itu, yang tak jarang saling memanfaatkan untuk menggerogoti uang rakyat. Soalnya, uang ditangan pejabat birokrat eksekutif. Sementara tekanan kekuasaan berada di pihak politisi.

           Barangkali pemerintah secara ngotot berusaha mengimplementasikan kebijakan tersebut tanpa memperdulikan terhadap kepentingan fundamental rakyat bangsa ini. Padahal kalau saja pemerintahan Presiden maupun Kepala daerah sekarang ini menyadari dirinya sebagai pilihan langsung rakyat, maka tidak sepantasnya untuk selalu tunduk kepada berbagai gertakan para politisi yang bermotif menghisap uang rakyat.[8]

            Dengan melihat kondisi tersebut, HMI sebagai organisasi mahasiswa, menempatkan mahasiswa sebagai elite dalam masyarakat. HMI memandang bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik. Karena itu, mereka harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dengan sifat dan wataknya, Mahasiswa harus menjadi kelompok yang tidak terikat pada kepentingan apapun kecuali kepentingan menegakkan kebenaran dan objektivitas demi masyarakat.[9] Dengan kondisi pemerintahan Indonesia yang seperti itu HMI perlu menyadarkan para pemimpin bangsa tersebut dengan melakukan gerakan perlawanan terhadap kondisi tersebut sebagaimana HMI sebagai Social Control.

            Untuk melakukan tersebut, perlu mengetahui dan memahami realitas masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah adalah menganalisis situasi masyarakat Indonesia sebagai khalayak sasaran pemikiran HMI. HMI dalam memetakan dan merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat menentukan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dan mengindentifikasi potensi-potensi yang akan dibangun atau dikembangkan. Analisis atas situasi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian hubungan antara tujuan dan tindakan-tindakan alternatif pemecahan masalah atau antara tindakan dan implementasinya. Informasi-informasi yang dibagi adalah yang relevan dan berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang akan diambil dalam penentuan kebijakan pemecahan masalah tersebut.[10]

     Maka diperlukan tekad yang kuat, karena tekad HMI selalu memperjuangan pemikirannya adalah konsekuensi dari keimanan. Dengan keimanan itu akan selalu tumbuh sikap aktif dan progresif dalam melakukan pembaharuan untuk mencapai cita-cita kehidupan masyarakat adil makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembaharuan HMI antara lain juga mengusung esensi kemerdekaan, yaitu terwujudnya kebtuhan hajat manusia dan kesejahteraan lahir dan batin setiap warga negara, dalam suasana aman, damai dan dengan penuh wibawa.[11]

  • PENUTUP
  1. KESIMPULAN

Dari Pembahasan diatas dapat diketahui bahwa, Sungguh ironisnya kondisi kepemimpinan Nasional di Indonesia sekarang ini, dimana para pejabat politk tidak menjalankan amanah rakyat sebagaimana mestinya. Malah mereka sibuk dengan kepentingan politik mereka sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan materi pribadi semata. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi korban dari kondisi tersebut. Semestinya rakyat seharusnya diberikan pelayan yang terbaik malah menjadi korban kemiskinan oleh Pejabat politik yang sewenang-wenang. dalam hal ini HMI perlu melakukan perjuangan dalam melawan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini

Sebagaimana HMI merupakan organisasi perjuangan yang selalu menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk kepentingan kepentingan rakyat, menegakkan kebenaran dan objektivtas demi kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut tidak lepas sifat Independensi HMI yang mampu bergerak aktif dan progresif dan tidak terikat kepentingan apapun. Maka HMI perlu memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia agar terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

  1. SARAN
  1. Sebagai Kader HMI, kita perlu menganalisa kondisi kebangsaan kita sebagaimana HMI kita memiliki pemikiran wawasan keislaman-keindonesiaan agar kita mampu menjadi problem solver terhadap permasalahan bangsa kita.
  2. Sebagai kader HMI, Pemikiran dan Sifat Indenpendensi HMI harus tetap kita jaga agar tidak mudah terjebak materi semata sehingga tidak mengorbankan keyakinan kita sebagai pejuang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ida, Laode. 2010. Negara Mafia. Yogyakarta: PT. Galang Press.

Salim Sitompul, Agus. 2008. Menyatu Umat dengan Menyatu dengan Bangsa (Pemikiran Keislaman Keindonesian HMI 1947-1997), Jakarta: Misaka Galiza.

Mangkuprawira, Syafri. 1993. Metode Analisis dan Pemecahan Masalah Masyarakat dalam Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat. Yogyakarta : Penerbit Balai Pengabdian Masyarakat P3M.

Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII. HMI Tak Terbagi. 2013

Sulastomo. 1990. Hari-hari yang Panjang 1963-1966. Jakarta: PT. Haji Masagung.

 

[1] Laode Ida, Negara Mafia, Yogyakarta: Galangpres, 2010, hlm. 223

[2] Laode Ida, Negara Mafia, Yogyakarta: Galangpres, 2010, hlm. 224-225

[3] Sulastomo, Hari-hari yang Panjang 1963-1966 , Jakarta: Haji Masagung, 1990, hlm. 223

[4] Pembahasan tentang Karakteristik dan jati diri HMI, seperti dibahas dibab pada Bab II.

[5]Agus Salim Sitompul, Menyatu Umat dengan Menyatu dengan Bangsa (Pemikiran Keislaman-Keindonesian HMI 1947-1997), Jakarta: Misaka Galiza, 2008, hlm. 369-370.

[6] Laode Ida, Negara Mafia, Yogyakarta: Galangpres, 2010, hlm. 225

[7] Laode Ida, Negara Mafia, Yogyakarta: Galangpres, 2010, hlm. 236

[8] Laode Ida, Negara Mafia, Yogyakarta: Galangpres, 2010, hlm. 237-238.

[9] Lihat Tafsir “Independensi HMI”, hlm. 14.

[10] “lihat Syafri Mangkuprawira, Metode Analisis dan Pemecahan Masalah Masyarakat dalam Agus Salim Sitompul (Ed), Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat (Yogyakarta : Penerbit Balai Pengabdian Masyarakat P3M, 1993), hlm. 14.

[11] Agus Salim Sitompul, Menyatu Umat dengan Menyatu dengan Bangsa (Pemikiran Keislaman-Keindonesian HMI 1947-1997), Jakarta: Misaka Galiza, 2008, hlm. 367.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s